Program Pengabdian Masyarakat Unversitas Nurul Huda
OTT KPK dan Mitos Jual Beli WTP di BPK
Jika Minum Minimal Dua Cangkir Kopi Sehari Bisa Kurangi Risiko Kanker Hati
Siswi SMK di Lumajang Dibegal saat Berteduh
Mudah Cara Membuat Foto Menjadi Miniatur
Jadwal Gerhana Bulan Total Terjadi Malam ini 7 September 2025
5 Trik Rumah Tangga yang Akan Memudahkan Pekerjaan Sehari-hari
Foto: Hasan Al Habshy
JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyayangkan adanya kasus penimbunan bawang putih impor di Marunda, Jakarta Utara sebanyak 182 ton. Kasus tersebut, kata Amran, membuat gejolak harga bawang putih tak terhindarkan belakangan ini.
Bawang putih yang ditemukan di Marunda, Jakarta Utara merupakan kiriman dari China dan India. Namun, tidak dilengkapi dengan dokumen yang lengkap.
"Hanya selang tiga hari, kita sudah temukan penumpukan di salah satu gudang. Kami sudah komunikasi ke lapangan, ini yang mempengaruhi harga bergejolak," ujar Amran di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (17/5/2017).
Dalam kesempatan ini, Amran juga berpesan kepada importir dan pedagang untuk tidak melakukan penimbunan di gudang yang mengakibatkan gejolak harga. Ia berharap, menjelang bulan Ramadan seluruh harga pangan bisa terkendali.
"Kami himbau seluruh pengusaha kecil menengah besar di seluruh Indonesia, kami minta tolong dijaga ketenangan harga dalam menghadapi bulan suci Ramadan," tutur Amran.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Agung Setya mengatakan, temuan penimbunan 182 ton bawang putih tersebut merupakan informasi dari Kementerian Pertanian. PT LBU sebagai importir bawang putih melakukan penimbunan pasokan dari Surabaya dan Medan.
"Di Marunda ini, PT LBU tidak hanya memasok dari Surabaya saja tapi juga dari Medan. Kita tahu, di situlah kita dapatkan gudang menimbun termasuk truk yang baru masuk dari Medan," ujar Agung dalam kesempatan yang sama.
Untuk meningkatkan pengawasan terhadap penimbunan pangan, pihak kepolisian melakukan pengawasan di tempat keluar masuknya barang. Selain itu, beberapa pihak lainnya pun ikut dilibatkan untuk mencegah penimbunan pangan membuat harga bergejolak.
"Setiap di tingkat Polres ada, di Polda ada, di tingkat Mabes ada. Semua kementerian lembaga, dinas, KPPU, Bulog juga ada. Ini satgas sinergi," tutup Agung. (dtc)