Lantik Empat Kepala Daerah, Gubernur Jateng Minta Persoalan Ideologi Bangsa Harus Diamankan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, melantik empat pasangan kepala daerah terpilih yaitu dari Kota Salatiga pasangan Yulianto, Moh Haris, Kabupaten Batang pasangan Wihaji, Suyono, Kabupaten Jepara pasangan Ahmad Marzuqi, Dian Kristiandi dan pasangan dari Banjarnegara yaitu Budhi Sarwono dan Syamsudin yang bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Senin (22/5). (Tribun Jateng/Hermawan Handaka)

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, melantik empat kepala daerah hasil Pilkada serentak Februari 2017 lalu. Pelantikan digelar di gedung Gradhika Bhakti Praja, komplek kantor Gubernur, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Senin (22/5/2017).
Empat kepala daerah tersebut Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Yuliyanto-Muh Haris, Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono-Syamsudin, Bupati dan Wakil Bupati Batang Wihaji-Suyono, Bupati dan Wakil Bupati Jepara Ahmad Marzuki-Dian Kristiandi.
Dalam pemaparan usai prosesi pengambilan sumpah jabatan pada empat kepala daerah, Ganjar meminta agar Bupati dan Wali Kota beserta wakilnya, memperhatikan sejumlah hal.
Di antaranya soal kemiskinan, infrastruktur, layanan publik yang mudah murah dan cepat, penurunan Angka Kematian Ibu, bencana alam, dan persoalan ideologi kebangsaan.
"Persoalan ideologis masih jadi catatan kita, mudah-mudahan bapak-bapak bisa mengamankan daerah masing-masing, kalau di MPR ada sosialisasi empat pilar, mohon kiranya bapak-bapak memimpin daerah masing-masing. PKK juga bisa membantu," pesan Ganjar pada para kepala daerah yang baru dilantik.
Terkait bencana alam, lanjut Ganjar, untuk Salatiga dan Jepara relatif aman. Namun untuk Banjarnegara dan Batang perlu terus ditingkatkan mitigasi bencana pada warganya. Ia meminta agar Early Warning System (EWS) terus didorong.
Ganjar menambahkan, usai dilantik, para kepala daerah itu akan disekolahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Entah pelaksanaanya di Jateng ataukah di Jakarta.
"Itu agar kiranya bisa mengerti mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak, dan mana diskresi yang bisa kita lakukan agar tidak menjerat kita," ungkap Ganjar.

(Tribunjateng)